UINSA diambang Pembodohan Massal

UINSA diambang Pembodohan Massal
*Alfa Salman

Pendidikan merupakan tempat di mana masyarakat dididik menjadi manusia yang beradab dan bermartabat. Tak heran jika pendidikan merupakan salah satu hal yang tergolong determinan di masyarakat. Tak hanya berhenti sampai di situ, pendidikan juga tempat di mana manusia dicetak menjadi generasi penerus pengelola Negara.

Dengan dibekali ilmu dan amal, serta pengabdian dan pengalaman yang tak hanya cukup didapat dalam lingkup kegiatan belajar dan organisasi intrakulikuler, melainkan ekstrakulikuler juga. Maka tidaklah berlebihan jika mereka yang berpendidikan, lebih-lebih sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, dikatakan di tangan-tangan merekalah tergenggam arah Bangsa.

Penulis sepakat dengan pemikiran Paulo Freire, seorang Filsuf sekaligus kritikus Pendidikan mengatakan, “sudah menjadi keharusan bagi setiap instansi pendidikan mengajarkan kebebasan dan memanusiakan manusia (pembebasan)”. Karena seperti yang sudah Penulis tuliskan di awal tulisan di atas, pendidikan mendidik manusia agar ia menjadi manusia yang beradab dan bermartabat.

Namun, jika pembaca melihat fenomena yang sedang terjadi di UINSA, terutama pada peritiwa PKKMB 2017, di mana para mahasiswa baru 2017 dipaksa membuat perjanjian surat pernyataan di atas materai 6.000. Adapun isi perjanjian tersebut menyatakan “kami sanggup untuk mentaati peraturan yang berlaku di UINSA, apabila kami melanggar siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan kode etik mahasiswa (KEM).
Hal ini merupakan fenomena yang baru kali ini terjadi dalam sejarah PTIN Sunan Ampel Surabaya. Tanpa adanya kajian yang mendalam serta mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, secara sepihak pihak Birokrat sekehendak hati melayangkan surat perjanjian tersebut.

Tentunya ini menjadi kebodohan dan pembodohan sekaligus akan menjadi alat yang suatu waktu dapat digunakan untuk meninabobokkan kebebasan dan pembebasan mahasiswa. Selain itu, hal ini juga dapat berpotensi melanggengkan aksi tirani birokrat. Pendidikan, terutama di Perguruan Tinggi yang seharusnya mengajarkan demokrasi, kini malah mempraktekkan tirani.

Fenomena semacam ini bukanlah fenomena tergolong baru kali pertama terjadi. Jika kita belajar kepada sejarah, fenomena (kebijakan) ini tidak jauh berbeda dengan fenomena Back to Campus (NKK/BKK) pada era Orde Baru. Di mana mahasiswa dicetak menjadi manusia yang jauh dari nilai-nilai kritis terhadap realita, serta menjadikannya hewan akademisi, yang berpotensial pintar secara intelektual (IQ, Intelektual Question), namun bodoh, goblok dan dekadensi secara sosial (EQ, Emosional Quetion).

Maka pembaca akan mendapati suatu keparadoksalan dari tulisan pertama Penulis. Kenapa, karena setiap pendidikan yang seharusnya menjadikan manusia beradab dan bermartabat, menjadikan manusia yang dicetak mendapatkan kebebasannya dan membebaskan, malah menjadi suatu instansi yang mengimplementasikan tirani yang bejat.
Sangatlah ironi sebuah Instansi Perguruan Tinggi yang mengatas namakan dirinya berbasis Islam, mengimplementasikan tindak tirani yang dikutuk oleh Islam itu sendiri. Bagai mana tidak, Islam merupakan Agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian (humanisme). Di antaranya ialah kebebasan dan pembebasan.
Kebebasan di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan di sini memiliki arti bebas berpikir (bukan berpikir bebas) dan bebas berekspresi (bukan berekspresi bebas). Dalam artian kebebasan tersebut masih memiliki batasan-batasan. Misal kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Hal itu merupakan suatu keharusan. Meminjam bahasa Jean Paul Sartre, manusia dikutuk menjadi bebas. Namun ia juga dituntut menanggung apa yang telah ia kerjakan.

Yang kedua, pembebasan. Maksud dari pembebasan di sini ialah membebaskan dari segala bentuk kebodohan dan pembodohan. Kebodohan dan pemdohan di sini tidak hanya terbatas pada lingkup pemikiran, melainkan tindakan juga. Baik pembebasan individu maupun kolektif.
Di Negara yang berasaskan demokrasi, para birokrat UINSA malah menerapkan tindakan tirani. Sudah menjadi barang tentu bahwa tindakan yang dilakukan oleh birokrasi UINSA ini merupakan pembodohan berbasis penindasan massal. Sekalipun penindasan tersebut tergolong penindasan secara represif, tidak sampai secara fisik, namun tetap saja itu merupakan tindak penindasan yang harus dituntaskan. Maka, sudah menjadi kewajiban kolektif agar menumpas tindakan penindasan yang dilakukan oleh birokrat UINSA terutama kita para penerus generasi Bangsa.

Seluruh mahasiswa UINSA, bersatulah! JANGAN HANYA MENJADI HEWAN AKADEMISI YANG PINTAR DALAM INTELEKTUAL, NAMUN BODOH BERMURAKKAB DALAM HAL SOSIAL!

23 thoughts on “UINSA diambang Pembodohan Massal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.